indorubrik.com - Jalarta
Uji Materi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pekan depan akan segera didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Mustika Raja Law Office telah Resmi ditanda tabgani.
Bertindak sebagai pemohon Heintje Mandagie, Hans Kawengian dan Soegiharto Santoso.
Dalam penjelasanya Heintje Manfagie Ketua Dewan Pers Indonesia (DPI) Undang-undang Pers yang akan diuji materi ke Mk adalah Pasal 15 ayat (5) terkait penafsiran tentang kewenangan Organisasi-organisaai Pers dalam menyusun Peraturan dibidang Pers selama ini disalah tertejahkan oleg Dewan Pers menjadi kewenangannya, sehingga semua peraturan Dewan Pers tidak memiliki Dasar Hukum akan tetapi tetap dilaksanakan bagi kehidupan Pers Indonesia, papar Mandagie kepada wartawan melalui siaran pers 02/07/21diJakarta.
Melalui uji materi ini kehidupan dan nasib wartawan harus ditentukan oleh wartwan, Dewan Pers tidak dibenarkan dihuni orang yang bukan wartawan yang dimaksud dalam Undang undang Pers ini seharusnya mantan waetawan yang sudah menjadi tokoh masyarakat.
Bukan pensiunan pejabat yang menunggangi kabatan Dewan Pers untuk sekedar jabatan melanjutkan eksistensinya dan merusak tatanan kehidupan Pers, wartawan harus dipimpin oleh wartawan.
Dikesempatan yang sama, Soegiharto menambahkan, permohonan Uji Materi ke MK untul memperjuangkan hak-hak wartawan Indonesia yang selama ini diKebiri oleh Dewan Pers, selain hak wartawan diambil, Peraturan Dewan Pers banyak yang Bertentangan dengan Peraturan PerUndang undangan yang Berlaku di Negara ini, Salah satunya Tentang Penetapan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) ujar Hoky yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas Yayasan LSP Pers Indinesia.
Sejarah Perjuangan Pers diIndonesia yang Sukses menggelar Musyawarah Besar (Mubes) Pers Indonesia diGedung Sasana Budaya TMII pada tanggal 18 Desember 2018 yang dihadiri lebih dari 2.000 Wartawan dari seluruh Indonesia dan pada 06 Maret 2019 diGedung Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.
Beliau juga pernah menjadi Ketua Panitia Kongres Pers Indonesia yang dihadiri 525 Wartawan yang tergabung sedikitnya 11 Organisasi Pers dibawah naungan Sekber Pers Indonesia dimana dalam kegiatan tersebut terbentuk Dewan Pers Indonseia (DPI) guna menciptakan Iklim Kehidupan Pers yang Kondusif , Profesional, Berkualitas dan yang terpenting adala Stop Kekerasan dan Kriminalisasi terhadap Insan Pers.
Tim berharap yang Mulia Hakim Konstitusi dapat mengabulkan Permohinan mereka dengan bukti bukti yang diajukan dapat memberi gambaran jelas terkait kindisi Kehidupan Pers Indonesia.
Hotmaraja B Nainggolan menambahkan,Khusus untuk Pasal 15 ayat (5) UU Pers yang diuji mengenai Penetapan Anggota Dewan Pers terpilih dengan Keputusan Presiden.
jika tidak ada halangan uji materi UU Pers akan didaftarkan ke MK pada tanggal 07/07/21 atau Hari Rabu depan, pungkas Hotmaraja.(m.w)
